OLEH: Arka Arunika
SALAH satu tugas utama pemerintah adalah ‘menghibur’ warganya. Oleh karena itu, event apa pun sejatinya dilaksanakan untuk menyenangkan masyarakat. Semata-mata untuk membahagiakan masyarakat.
Tetapi jika salah kelola, maka yang terjadi bisa sebaliknya. Masyarakat bukan hanya resah. Tetapi, lebih jauh akan menganggap birokrasi ini tak serius melaksanakan tugas. Sebab, hanya pengelola yang bahagia.
Hari-hari ini, akumulasi keresahan publik itu terbaca media dan dimuntahkan seketika. Rupanya insting media lebih peka dari kita.
Sekonyong-konyong, lini masa pemberitaan dalam beberapa pekan ini dijejali dengan orkestrasi tafsir atas sepak terjang seorang oknum yang familiar disebut dengan julukan ‘Kepala Dinas Swasta’.
Ibarat teks, sepak terjang sang Kepala Dinas Swasta ini dapat dibaca oleh siapa saja. Pembacaan berulang yang niscaya melahirkan akumulasi kesan. Dari dulu hingga sekarang.
Apa hendak dikata, pikiran publik terus memproduksi makna. Walau pun pada akhirnya sangat tragis. Sebab, ujung dari pembacaan itu melahirkan skeptisisme massal. Layakkah sang Kepala Dinas Swasta dipertahankan sebagai pengelola tunggal?
Beberapa pekan silam, sebuah akun media sosial tiktok merilis pernyataan MH Said Abdullah. Pernyataan yang menggambarkan visi idealnya sebagai tokoh Madura saat ini.
Secara lugas dinyatakan pembangunan Madura harus dimulai dari desa. Dimulai dari pinggiran. Dalam konteks Sumenep, visi cemerlang Abuya Said itu pastilah mencakup kepulauan.
Namun apa lacur, publik saat ini menyaksikan paradigma pembagunan versi Abuya Said itu ternyata tak diindahkan. Sebab, perhelatan event-event itu terkesan sentralistik dan hegemonik.
Dikatakan sentralistik, karena lokus perhelatannya dominan di pusat kota. Di pusat-pusat keramaian. Disebut hegemonik lantaran pengelolaannya dimonopoli seorang agen Kepala Dinas Swasta.
Jika kita mau mengelaborasi, pernyataan visi pembangunan Madura versi Abuya Said itu memang mengesankan.
Berangkat dari empati dan kepekaan, Abuya Said melihat persoalan yang berakar pada ketimpangan. Sehingga lahirlah paradigma pembangunan Madura dimulai dari desa.
Nah, di sinilah kecakapan pengelola event diperlukan. Bagaimana mereka mengkonstruksi eveng itu sehingga selaras dengan visi besar membangun Madura dari pinggiran.
Sederhananya, jangan sekadar merencanakan event tanpa dasar riset. Sebab, sebuah event jika tidak ada konsep yang matang, itu pasti berdampak kepada masyarakat.
Dengan kata lain, event-event yang bejibun itu, secara simbolik harus ditampilkan sebagai wajah birokrasi yang hadir di ruang-ruang publik yang selama ini termarjinalkan.
Jadi Ironi, jika festival garam dilaksanakan di pusat kota. Demikian juga festival tani. Berikutnya, apa makna event-event tersebut bagi mayoritas warga yang berdomisili di pedesaan daratan maupun kepulauan.
Bukankah itu tak lebih dari logika populisme kosong yang dirayakan dengan massif seraya meninggalkan amanat akar rumput seperti dicita-citakan Abuya Said.
Sudah saatnya konstruksi berpikir birokrasi dikembalikan pada jalan yang benar. Kepada jalan yang lurus, yakni jalan yang memiliki keberpihakan kepada mereka yang papa dan kaum mustadh’afin dalam spektrum keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (*)
