JAKARTA – Rapat pembahasan RAPBN 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah berakhir dengan sejumlah kesepakatan penting. Dari asumsi makro, indikator kesejahteraan, hingga postur anggaran, semuanya dipandang sebagai pondasi bagi arah pembangunan bangsa tahun depan.
Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah menyatakan, kesepakatan ini bukan semata soal angka-angka di atas kertas. Lebih dari itu, APBN 2026 diharapkan menjadi alat untuk menumbuhkan optimisme sekaligus memperkuat daya tahan rakyat.
Menurut Said Abdullah, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,4 persen. Angka itu harus dibaca sebagai pijakan menuju cita-cita jangka menengah, di mana ekonomi Indonesia diharapkan bisa melaju hingga 7–8 persen. Untuk mencapainya, dia menekankan pentingnya stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah.
“Pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia dituntut mampu menjalankan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit, kreatif, dan konsolidatif,” ujarnya.
Dia menjelaskan, banggar bersama pemerintah juga menyepakati tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) di level 6,9 persen. Harapannya, biaya utang negara tetap efisien meski dunia sedang dilanda ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan gejolak harga energi.
Selain menjaga stabilitas, pemerintah juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi. Upaya itu dilakukan dengan meningkatkan produksi minyak bumi dalam negeri sekaligus memperbesar porsi energi baru dan terbarukan.
Tak berhenti di aspek makro, RAPBN 2026 kali ini menambahkan tiga indikator kesejahteraan baru. Di antaranya, indeks kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja formal, dan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita. Indikator ini, kata Said, penting agar pembangunan bisa terukur langsung dampaknya terhadap rakyat kecil.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan, pembangunan harus diarahkan untuk menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta memperkecil kesenjangan sosial. Di saat yang sama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kelestarian lingkungan tak boleh dikesampingkan.
Dari hasil pembahasan, terjadi sejumlah perubahan alokasi anggaran. Di antaranya tambahan penerimaan cukai Rp 1,7 triliun, peningkatan PNBP dari enam kementerian/lembaga sebesar Rp 4,1 triliun, tambahan belanja K/L Rp 12,3 triliun, serta kenaikan dana transfer ke daerah hingga Rp 43 triliun.
“Intinya, RAPBN 2026 bukan hanya instrumen fiskal. Dia adalah senjata untuk melindungi rumah tangga miskin dan rentan. Di saat yang sama, APBN harus jadi motor kebangkitan industri nasional, logistik, pariwisata, UMKM, hingga sektor kreatif,” tandasnya. (vin/nta)
