
SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menyiapkan langkah menuju transisi energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta kalangan akademisi.
Pembahasan awal dilakukan dalam pertemuan yang digelar di Sumenep pada Kamis (22/1). Agenda tersebut membahas arah kebijakan energi daerah yang akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah.

Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, sektor energi menjadi salah satu isu strategis bagi daerah. Selain berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sektor ini juga berhubungan langsung dengan upaya menjaga keberlanjutan pembangunan.
Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan strategi transisi menuju pemanfaatan energi terbarukan secara lebih terencana.
Menurut Arif, keterlibatan lembaga riset nasional sangat penting untuk memperkuat dasar kebijakan yang akan dirumuskan. Dukungan tersebut meliputi penyediaan data, kajian ilmiah, hingga pengembangan teknologi yang sesuai dengan potensi lokal daerah.
“Kebijakan energi baru terbarukan nantinya akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah, baik dalam RPJPD, RPJMD maupun RKPD,” ujarnya.
Dia menilai, Kabupaten Sumenep memiliki peluang cukup besar dalam pengembangan berbagai sumber energi alternatif. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan antara lain energi surya, biomassa, biogas, hingga pemanfaatan energi berbasis kearifan lokal masyarakat.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pendekatan riset dan inovasi agar implementasinya lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui kerja sama dengan BRIN dan kalangan akademisi, pemerintah daerah berharap kebijakan energi yang dirumuskan dapat selaras dengan program nasional sekaligus sesuai dengan karakteristik wilayah Sumenep.
“Sinergi ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju kemandirian energi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*/nta)












