SUMENEP – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melantik dan mengambil sumpah/janji empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jumat (4/9/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Paseban Agung Sultan Abdurrahman, Keraton Sumenep, tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kinerja organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Empat pejabat yang dilantik masing-masing Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan; Yudi Nursukmadyanto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol); Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); serta Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka juga diminta mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah daerah ke dalam program kerja yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,” kata Achmad Fauzi.
Menurut dia, jabatan yang diemban bukan sekadar posisi struktural. Setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, integritas dan profesionalisme harus menjadi landasan dalam menjalankan tugas. Para pejabat juga diminta mengedepankan orientasi pelayanan serta tidak bekerja secara sektoral.
“Bangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik. Jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja bersama,” tegasnya.
Achmad Fauzi juga memberikan penekanan berbeda sesuai dengan tugas masing-masing OPD. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan diminta meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur perumahan yang layak, serta pelayanan di bidang perhubungan.
Sementara Kepala Bakesbangpol diharapkan mampu menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat persatuan serta kesatuan. Komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan unsur politik, juga perlu terus dibangun.
Untuk Kepala Pelaksana BPBD, bupati meminta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Penanganan bencana, kata dia, harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Sedangkan Kepala Satpol PP diminta menjalankan penegakan peraturan daerah secara tegas dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis. Tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian.
Bupati menambahkan, dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat terus berubah. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut melakukan inovasi dan tidak cepat berpuas diri.
Program dan kebijakan juga harus disusun berdasarkan data agar mampu menjawab persoalan masyarakat secara cepat dan tepat.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya terselesaikannya administrasi pemerintahan, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah,” pungkasnya. (vin/nta)
