SUMENEP – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumenep menyoroti nasib petani tembakau yang dinilai belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah, meski kontribusinya terhadap negara sangat besar.
Ketua PC GP Ansor Sumenep KH Qumri Rahman menegaskan, bahwa Madura merupakan salah satu sentra tembakau utama di Jawa Timur. Selain Sumenep, daerah lain seperti Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, hingga Bojonegoro juga menjadi penghasil komoditas tersebut.
“Petani tembakau di Madura ini bukan sekadar pelaku ekonomi. Mereka bagian dari warga Nahdliyin yang ikut menggerakkan perekonomian nasional,” ujarnya, Rabu (1/4).
Menurut dia, kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan negara sangat signifikan. Dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PW GP Ansor Jawa Timur di Malang, terungkap bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau pada 2024 mencapai Rp 216,9 triliun.
Jumlah itu bahkan melampaui sektor sumber daya alam migas dan nonmigas yang mencapai Rp 207 triliun, serta dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 85,8 triliun.
“Ini menunjukkan sektor tembakau punya peran besar. Tapi ironisnya, kesejahteraan petani belum sepenuhnya terjamin,” tegasnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Tholaburridho Batuan itu menambahkan, Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar cukai tembakau nasional. Hal ini didukung industri rokok yang kuat serta produksi tembakau dari wilayah Madura.
Meski demikian, dia menilai penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) perlu diperkuat agar benar-benar dirasakan petani di lapangan.
“Implementasinya harus tepat sasaran. Jangan sampai petani tetap kesulitan meski kontribusinya besar,” katanya.
Dia juga menyinggung bahwa mayoritas konsumen rokok berasal dari kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, keberpihakan terhadap petani tembakau dinilai sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga Nahdliyin.
“Merokok sudah menjadi bagian kultur. Maka sudah semestinya perputaran ekonomi dari sektor ini berpihak pada petani,” jelasnya.
Ansor Sumenep pun mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih konkret. Mulai dari menjaga stabilitas harga pupuk, melindungi hasil panen, hingga menciptakan sistem distribusi yang adil.
“Mari kita kawal bersama, dari harga pupuk, hasil panen, sampai keadilan bagi petani tembakau,” pungkasnya. (*/red)
