LSUMENEP – Pemkab Sumenep mulai mengubah strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui Bappeda, pemerintah menyusun Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep untuk menentukan sektor yang paling potensial menjadi penggerak ekonomi.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, roadmap tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Perencanaan harus diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata terhadap masyarakat.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan. Pertumbuhan juga harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat daya saing daerah.
“Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” ujarnya, Selasa (19/8).
Sumenep memiliki banyak sektor potensial, mulai pertanian, perikanan, peternakan, garam, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan hingga migas. Namun, banyaknya potensi tersebut membuat pemerintah perlu menentukan prioritas berdasarkan data dan kajian.
Arif menjelaskan, salah satu fokus roadmap adalah memperkuat keterkaitan antarsektor melalui hilirisasi. Komoditas lokal diharapkan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah sehingga nilai tambahnya dapat bertahan di Sumenep.
“Semakin banyak nilai tambah yang dapat dipertahankan di Kabupaten Sumenep, semakin besar pula peluang meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Selain hilirisasi, penguatan UMKM dan investasi juga menjadi perhatian. Pemerintah ingin pembinaan UMKM tidak sebatas pelatihan, tetapi diarahkan pada akses modal, teknologi, sertifikasi, digitalisasi hingga perluasan pasar.
Roadmap tersebut juga akan dilengkapi program quick wins agar sebagian strategi dapat segera memberikan hasil yang dirasakan masyarakat.
“Kami tidak membutuhkan roadmap yang terlalu teoritis dan sulit diterapkan. Yang kami butuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas dan target,” tegasnya.
Arif menambahkan, percepatan ekonomi tidak bisa dikerjakan satu organisasi perangkat daerah (OPD). Sinergi pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar roadmap benar-benar menjadi pedoman pembangunan ekonomi Sumenep.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki,” pungkasnya. (sil/nta)
