SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan sejumlah agenda prioritas pembangunan pada tahun 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat.
Tema pembangunan yang diusung tahun ini adalah memantapkan stabilisasi kemandirian dan daya saing sumber daya manusia serta ekonomi daerah, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Arif Firmanto mengatakan, pemerintah daerah telah merumuskan enam prioritas strategis sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan sepanjang 2026.
Salah satu fokus utama adalah memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan daya beli dan pendapatan warga. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong penguatan sektor-sektor unggulan daerah serta pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.
“Langkah itu diwujudkan melalui dukungan sarana dan prasarana pada sektor pertanian, ketahanan pangan, perikanan, pariwisata hingga perdagangan,” kata Arif, Senin (19/1).
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong program padat karya guna membuka peluang kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Skema tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Prioritas berikutnya berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Pemkab Sumenep akan mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi serta memperkuat program kewirausahaan bagi generasi muda agar lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja.
Di sektor sumber daya manusia, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Pemkab berupaya memperluas akses layanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat.
Langkah itu ditempuh melalui peningkatan fasilitas pendidikan, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta pengembangan budaya literasi. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah menargetkan pemerataan tenaga kesehatan dan penyediaan dokter spesialis, khususnya di wilayah kepulauan.
“Kami juga memperkuat tata kelola layanan kesehatan, meningkatkan upaya promotif dan preventif, serta mengoptimalkan pelaksanaan program UHC,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pemerataan pembangunan infrastruktur, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Program ini meliputi pembangunan sarana pendukung ekonomi, peningkatan konektivitas antarwilayah, pengelolaan sampah dan limbah berbahaya, serta penguatan sistem mitigasi bencana.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Sumenep juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial melalui penguatan peran forum kerukunan umat beragama serta sinergi antara pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan masyarakat.
Pemerintah daerah juga berencana merevitalisasi layanan darurat Si-Lapor 112 sebagai sistem respons cepat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Arif menambahkan, prioritas terakhir adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
“Seluruh agenda ini menjadi komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumenep,” pungkasnya. (*/nta)
