SUMENEP – Membentang dari wilayah daratan hingga pulau-pulau yang dipisahkan laut, Kabupaten Sumenep menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Jarak geografis dan keterbatasan konektivitas membuat pemerataan infrastruktur serta pelayanan dasar di wilayah kepulauan membutuhkan perhatian dan strategi khusus.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep dalam menyusun arah pembangunan daerah. Perencanaan tidak bisa diseragamkan karena kebutuhan masyarakat di wilayah daratan dan kepulauan memiliki karakteristik berbeda.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, karakter geografis Sumenep menjadi salah satu pertimbangan penting dalam setiap proses perencanaan pembangunan.
“Sumenep secara geografis terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Tentu membutuhkan perhatian dan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah,” kata Arif.
Menurut dia, tantangan di wilayah kepulauan tidak hanya menyangkut jarak. Akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, serta transportasi juga menjadi persoalan yang harus dijawab melalui kebijakan pembangunan.
Konektivitas menjadi salah satu kebutuhan utama. Akses transportasi laut, jaringan jalan di pulau-pulau, hingga konektivitas udara perlu diperkuat untuk memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan pelayanan pemerintahan.
Selain infrastruktur, Bappeda juga melihat pentingnya mengembangkan potensi ekonomi kepulauan. Sektor perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata, dan potensi ekonomi lokal lainnya dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila didukung infrastruktur dan akses pasar yang memadai.
Arif menegaskan, pembangunan wilayah kepulauan tidak boleh hanya dilihat dari sisi keterbatasannya. Potensi yang dimiliki setiap pulau juga harus menjadi bagian dari strategi pembangunan.
“Potensi yang dimiliki masing-masing wilayah harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan. Jangan sampai kepulauan hanya dilihat dari persoalan geografisnya, tetapi juga harus dilihat potensi ekonominya,” ujarnya.
Karena itu, Bappeda terus mendorong perencanaan pembangunan yang lebih berbasis wilayah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara daratan dan kepulauan sekaligus memastikan masyarakat di seluruh wilayah Sumenep mendapatkan akses pembangunan secara lebih merata.
Sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat juga dinilai penting. Sebab, pembangunan infrastruktur strategis di wilayah kepulauan membutuhkan dukungan lintas pemerintahan agar dapat berjalan lebih optimal.
“Pembangunan kepulauan diharapkan tidak lagi menjadi persoalan pemerataan semata, tetapi juga menjadi bagian dari strategi untuk mengembangkan kekuatan ekonomi dan potensi Sumenep sebagai daerah kepulauan,” pungkasnya. (vin/nta)
