JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Kaisar Kiasa Kasih Said Putra punya cara unik dalam menggambarkan posisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dia menyebut belanja negara ibarat bahan bakar, sementara mesin ekonominya adalah pembangunan nasional.
“Kalau bahan bakar itu tidak disalurkan dengan baik, mesinnya akan tersendat,” kata Kaisar, Senin (29/9).
APBN 2026, menurutnya, bukan sekadar deretan angka dalam dokumen laporan, melainkan energi penggerak pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Terapat delapan Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintah. Delapan PSN itu mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa serta koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, hingga akselerasi investasi dan perdagangan global.
Kaisar menggambarkan PSN itu seperti jantung yang memompa kehidupan bagi perekonomian bangsa. Jika berfungsi baik, manfaatnya akan mengalir sampai ke akar rumput dalam bentuk lapangan kerja, daya beli, dan kesejahteraan rakyat. Tetapi jika tata kelolanya lemah, jantung itu bisa berhenti berdetak.
“Dan masyarakatlah yang pertama merasakan dampaknya,” tegasnya.
Kaisar juga memiliki catatan kritis dalam melihat postur APBN 2026. Antara lain berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026, yang bisa melemahkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dia menilai pengurangan ini bisa ditutup dengan peningkatan Tugas Perbantuan Pusat ke Daerah yang melonjak hingga Rp 1.367 triliun.
“Yang penting distribusinya adil dan efisien, jangan sampai menimbulkan kesenjangan fiskal antarwilayah,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Kaisar juga mengingatkan soal potensi monopoli dalam pelaksanaan PSN akibat lemahnya infrastruktur, perencanaan, dan pengawasan.
Kata Kaisar, program MBG menjadi contoh nyata. Alih-alih membawa kebaikan, ternyata program itu di sejumlah daerah justru menimbulkan masalah. Misal, kasus keracunan siswa. Selain itu, persoalan yang lain berupa beban tambahan bagi guru, hingga keluhan dari UMKM lokal yang merasa terpinggirkan.
“Ini menunjukkan jurang antara desain di pusat dengan realitas di lapangan. Untuk itu, pemerintah harus memastikan manfaat PSN benar-benar dirasakan rakyat, bukan hanya sekadar narasi besar,” pintanya.
Selain pengawasan, Kaisar menekankan pentingnya penyerapan anggaran secara maksimal. Dia khawatir bila penyerapan tidak optimal, pertumbuhan ekonomi justru akan tersendat dan daya tahan ekonomi rakyat melemah.
Di penghujung pesannya, Kaisar menyinggung amanat konstitusi. Yakni minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Dia menegaskan komitmen fraksinya, PDI Perjuangan, agar anggaran pendidikan tidak hanya terpenuhi secara nominal, tetapi juga digunakan untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) terampil yang menjadi fondasi transformasi ekonomi nasional.
“Belanja negara harus menghasilkan prestasi, bukan hanya laporan kegiatan. Itu yang harus kita kawal,” pungkasnya. (vin/nta)
