SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, daerah berjuluk Kota Keris itu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima pada Selasa (26/5). Raihan itu melanjutkan catatan positif Pemkab Sumenep yang konsisten memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan sejak tahun anggaran 2017 hingga 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU, ASEAN Eng., menegaskan bahwa opini WTP tidak sekadar menjadi simbol keberhasilan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi energi positif untuk terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, terukur, dan akuntabel.
“Raihan WTP ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, khususnya dalam perencanaan pembangunan. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah,” ujarnya.
Arif menjelaskan, tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai ketentuan, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih kuat untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target yang telah direncanakan.
Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan, Bappeda akan terus memperkuat sinkronisasi program lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan berjalan lebih efektif dalam menjawab tantangan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Menurut Arif, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut menunjukkan komitmen kuat Pemkab Sumenep dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, prestasi itu harus diiringi peningkatan kualitas pembangunan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Prestasi ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi semangat untuk bekerja lebih baik lagi. Kami ingin menjadikan tata kelola yang baik sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. (vin/nta)
