SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat akuntabilitas kinerja di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, pada awal tahun 2026 pihaknya memastikan setiap program pemerintah daerah tidak hanya selesai dari sisi pelaksanaan fisik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” kata Arif, Selasa (6/1).
Dalam pelaksanaannya, Bappeda melakukan pemantauan secara intensif terhadap kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan realisasi program yang dijalankan oleh masing-masing instansi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan target pembangunan yang telah direncanakan benar-benar tercapai.
Selain itu, Bappeda juga menekankan pentingnya sistem pelaporan yang akurat dan tepat waktu dari setiap OPD. Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi, berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat lebih cepat teridentifikasi sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan tanpa menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Arif menegaskan, akuntabilitas kinerja merupakan elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
