PituturJatim, JAKARTA – Gerakan Pemuda Madura (GPM) bersama Komunitas Laknat Koruptor (KLK) Sumenep melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk serius mengusut dugaan korupsi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Kasus BSPS ini muncul karena Sumenep menjadi daerah terbanyak di Indonesia, dengan jumlah 5.490 unit rumah. Setiap unit mendapat alokasi Rp 20 juta, sehingga total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 109 miliar.
Namun sejak akhir 2024, perkiraan pemotongan hingga Rp 5 juta per rumah mulai ramai diberitakan di media. Bahkan, sejumlah demonstrasi digelar di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep hingga Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Tujuan para demonstran itu menuntut agar kasus ini segera diusut tuntas.
Polemik semakin menguat setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada 19 Juni 2025, secara terbuka menyebut adanya dugaan korupsi BSPS di Sumenep dengan nilai fantastis.
Sayangnya, hingga memasuki bulan September 2025, kasus yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur itu belum menelurkan tersangka. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat, termasuk GPM dan KLK.
“Sejak Menteri Ara menyebut dugaan korupsi BSPS Sumenep ratusan miliar di forum resmi DPR RI, tidak ada tindak lanjut yang jelas. Padahal, pernyataannya telah mencitrakan Sumenep sebagai daerah penuh praktik korupsi,” kata Ketua Umum GPM Syaiful Bahri dalam surat terbuka yang diterima Tim PituturJatim.id.
Menurut dia, pernyataan Menteri Ara telah memberikan dampak yang serius. Salah satunya, program BSPS 2025 di Sumenep tak kunjung berjalan. Padahal, kini sudah memasuki bulan September. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan rumah justru dirugikan, termasuk peluang kerja yang hilang karena mandeknya program tersebut.
GPM dan KLK meminta Presiden Prabowo memastikan Jaksa Agung berani menuntaskan kasus ini. Selain itu, mereka juga menuntut Menteri PKP Maruarar Sirait untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
“Jika benar ada korupsi, Menteri Ara harus berani membuktikan siapa pelakunya. Tapi jika tidak terbukti, maka pernyataannya telah merusak nama baik Kabupaten Sumenep. Jangan sampai isu BSPS hanya jadi panggung pencitraan politik,” terang Syaiful.
Untuk diketahui, isu dugaan korupsi BSPS di Sumenep bergulir sejak akhir 2024. Polres Sumenep sempat memanggil sejumlah pihak pada awal 2025, namun tidak jelas tindak lanjutnya. Lalu, Kejari Sumenep turun tangan dan memeriksa pihak terkait, sebelum kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kejati Jatim.
Kini, masyarakat Sumenep menunggu langkah nyata Presiden Prabowo. Apakah dugaan korupsi BSPS bernilai Rp 109 miliar benar adanya, atau hanya sekedar isu politik tanpa bukti. (vin/nta)
