JAKARTA – Program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah patut terus didorong. Tujuannya, demi memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat dan cerdas.
Namun, munculnya kasus keracunan di berbagai daerah yang sempat ramai diberitakan, tentu menjadi alarm agar program ini tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar aman bagi anak didik.
Untuk itu, Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah segera melakukan deteksi dini atas persoalan tersebut. “Inventarisasi dulu titik masalahnya. Setelah itu lakukan evaluasi menyeluruh,” sarannya.
Menurut Said Abdullah, ketika pemerintah sudah melakukan evaluasi, nanti akar masalahnya bisa diketahui. Sebab, tidak semua program MBG yang sedang berlangsung di berbagai daerah, itu mengalami keracunan. Bisa saja karena rentetan pasokan dari Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) ke sekolah terlalu panjang. Sehingga, bisa diperpendek jangkauannya ke depan.
“Misal semula satu SPPG itu mengakomodir 3 ribu peserta didik. Ya dikurangi jadi 1.500. Sehingga, makanan yang sampai ke sekolah dalam kondisi aman dan sehat,” ujarnya.
Lebih lanjut Said Abdullah menyampaikan, tidak boleh semua permasalahan yang terjadi itu karena keracunan. Akan tetapi, bisa karena hal lain. “Kita tidak boleh semua diakibatkan karena keracunan. Tapi juga harus hati-hati,” ucapnya.
Sebagai solusi, politisi senior PDI Perjuangan itu mengusulkan tiga skema yang bisa dipertimbangkan pemerintah.
Tiga skema itu di antaranya, pertama, penyaluran makan bergizi gratis dapat dilakukan melalui dana alokasi khusus (DAK) kabupaten. Kedua, pemerintah bisa menambahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 300 ribu per anak. Dan ketiga, SPPG-nya perlu didekatkan ke sekolah-sekolah agar makanan tetap segar, sehat, dan mudah diawasi.
“Dengan langkah-langkah tersebut, keberlangsungan program makan bergizi gratis bukan hanya terjaga, tetapi juga benar-benar memberi jaminan kesehatan bagi generasi penerus bangsa,” tandasnya. (vin/nta).
