SUMENEP – Pemkab Sumenep terus memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu sektor. Ketersediaan komoditas, produksi, distribusi, hingga daya beli masyarakat harus ditangani secara terpadu.
“Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu instansi saja. Ini memerlukan kerja bersama, terutama di sektor pangan dan distribusinya,” ujarnya (19/8).
Menurut Arif, tantangan Sumenep lebih kompleks karena memiliki wilayah daratan dan kepulauan. Biaya transportasi laut dan distribusi membuat harga sejumlah komoditas di kepulauan berpotensi lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan.
Karena itu, Bappeda tengah menyiapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029. Dokumen tersebut menjadi pijakan untuk menyinergikan program lintas sektor, termasuk penguatan produksi pangan lokal, distribusi, serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Bappeda juga mendorong sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Kesehatan, dan organisasi perangkat daerah lainnya agar akses pangan bergizi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, penguatan fiskal daerah juga menjadi perhatian. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi diperlukan untuk memperbesar ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Kalau daya beli masyarakat terjaga dan fiskal daerah kuat, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Red)
