SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Partisipasi tersebut dinilai penting guna menghadirkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto menegaskan, bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen strategis bagi pemerintah dalam memetakan kondisi perekonomian daerah sekaligus merancang program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterlibatan pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap, valid, dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam penguatan sektor UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arif, Selasa (2/6).
Dia menjelaskan, data yang dihimpun melalui Sensus Ekonomi akan menjadi dasar penting dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari pengembangan investasi, peningkatan daya saing usaha, hingga penguatan ekonomi kerakyatan. Selain itu, hasil sensus juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi baru yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sumenep.
Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan pendataan ekonomi yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur dan karakteristik usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Karena itu, Arif mengajak seluruh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan terbuka kepada petugas pendata.
“Partisipasi aktif dunia usaha akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. Semakin akurat data yang tersedia, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (vin/nta)
